Book Club

Islam In Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia

Editor: Ota Atsushi, Okamoto Masaaki, and Ahmad Suaedy
Halaman: x + 468 pages: 15,5 x 23,5 cm
Penerbit: The Wahid Institute, Indonesia – CSEAS, Japan – CAPAS, Taiwan
Terbit: Edisi Pertama, Desember 2010
Harga: Rp. 135.000,-

Islam In Contention diterbitkan atas kerjasama Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, Jepang, Center for Asia-Pacific Area Studies (CAPAS), Taiwan, dengan WI Jakarta. Diedit oleh Ota Atsushi, Okamoto Masaaki, dan Ahmad Suaedy, buku ini sebagian besarnya berisi dari makalah-makalah yang disampaikan pada Simposium “Islam untuk Keadilan Sosial dan Keberlangsungannya: Perspektif Baru tentang Islamisme dan Pluralisme di Indonesia,” yang digelar CSEAS- CAPAS pada September 16-17 tahu 2008 di Kyoto University, Jepang.

Ota Atsushi adalah sejarawan Asia Tenggara yang juga menjadi asisten peneliti CAPAS. Okamoto ilmuan politik dan asosiate profesor di CSEAS, sedang Ahmad Suaedy Direktur Ekskutif WI yang saat ini juga menjadi peneliti tamu di CSEAS.

Setelah acara simposium tersebut, pihak penyelenggara kemudian melakukan sejumlah diskusi intensif melalui email dengan para narasumber, editor, peneliti, dan sejumlah reviwer tak bernama di tiga negara Japan, Taiwan, and Indonesia.

Dalam catatan editor, tulisan-tulisan di buku itu setidaknya menyorot tiga masalah penting. Pertama, islamisasi masyarakat yang makin menjamur paska reformasi. Itu ditandai dengan maraknya buku-buku keislaman di toko buku-toko buku besar. Perkembangan ini juga sebanding dengan tumbuh media-media keislaman baik cetak maupun elektronik, termasuk fenomena tren penggunaan jilbab. Kedua, kebangkitan dan moderatisme partai-partai Islam. Salah satu yang disinggung adalah fenomena Partai Keadilan Islam (PKS) yang mulai bergeser ke tengah, setelah sebelumnya ketat menyuarakan syariat Islam. Ketiga, meningkatnya konflik tentang konsep keislaman. Beberapa di antaranya muncul dalam bentuk merebaknya peraturan bernuansa syariat Islam dan meningkatnya aksi-aksi kekerasan di sejumlah daerah.

Selain ketiga editor yang sekaligus menjadi penulis di dalamnya, penulis lainnya  adalah Ketua PBNU Masdar Farid Mas’udi, dosen Fakultas Hubungan Internasional Universitas Jember Abubakar Eby Hara, ahli politik hukum Islam Indonesia kontemporer dan calon doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Marzuki Wahid, dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Abdur Rozaki, dan dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Ageng Tirtayasa Abdul Hamid. Dari luar Indonesia ada Hsin-Huang Michael Hsiau, sosiolog dan Direktur Institute Sosiologi yang juga mantan Direktur Eksekutif CAPAS; Fahlesa Munabari, peneliti gerakan Islam revivalis di Indonesia; Sasaki Takuo associate profesor hubungan Internasionl pada Universitas Kurume Jepang; Kobayashi Yasuko, profesor di Departemen Studi Asia di Nanzan University Nagoya, Syuan-yuan Chiou kandidat doctor di Utrecht University Belanda dan Tsung-Te Tsai Direktur Research Center For Asia-Pasific Music.

Di buku terbitan Desember 2010 ini, Masdar Farid misalnya mengupas relasi Islam dan negara dalam kaitannya dengan pelembagaan perwujudan keadilan. Dalam pandangannya, Islam harus menginspirasi perwujudan keadilan oleh negara yang tidak harus berlabel negara Islam. Dari sisi yang agak teoritis pula, Michael Hsiao mengupas relasi Islam dan isu hak asasi manusia.

Pada bagian kedua buku ini, Eby mengetengahkan perdebatan Pancasila dan Perda Syariah di era paska Suharto. Sementara itu Marzuki menyuguhkan tulisan tentang reformasi hukum Islam melalui gerakan Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Fenomena perkembangan HTI dibahas Fahlesa Munabari, sementara PKS oleh Okamoto pada bagian tiga yang bertajuk Strategi perjuang. Tema-tema lain menarik seputar keislaman juga bisa ditemukan pada bab-bab lain buku ini. (AMDJ)

Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia

Cetak Ulang Edisi Kedua – Agustus 2010

Editor : K.H. Abdurrahman Wahid
Prolog : Dr. Ahmad Syafii Maarif
Epilog : K.H. A. Mustofa Bisri
Penyelaras Bahasa : Mohammad Guntur Romli
Penerbit : Gerakan Bhinneka Tunggal Ika bekerjasama dengan The Wahid Institute dan Maarif Institute

Tebal : 322 halaman
Tahun Terbit : April 2009

Wacana seputar infiltrasi gerakan Islam garis keras yang dulu terdengar samar-samar kini makin terlihat jelas. Sebagian mereka yang dituding itu mengelak bahwa mereka hendak dikategorikan kelompok garis keras dan berusaha menggantikan dasar negara ini dengan Islam.

Buku hasil penelitian selama lebih dari dua tahun yang mengambil sampel di 24 kota yang tersebar di 17 provinsi ini berhasil mengurai benang merah antara asal-usul, ideologi, agenda, dan cara pengoperasiannya di Indonesia. Kelompok ini diidentifikasi sebagai kelompok keagamaan yang berusaha memperjuangkan ideologi Wahabi dan Ikhwanul Muslimin yang muncul di Timur Tengah. Dengan strategi khusus, mereka berhasil menyusup ke bidang-bidang kehidupan bangsa ini, terutama ke ormas-ormas yang selama ini dinilai moderat dan toleran seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka juga makin berkembang di institusi-institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan-perguruan tinggi.

Buku ini juga melampirkan sejumlah fakta terkait respon dua ormas besar terhadap “tren penyusupan” ini. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan SKPP No. 149/Kep/I.0/B/2006 untuk menyelamatkan Persyarikatan dari infiltrasi partai politik berlabel gerakan dakwah. Begitupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Mereka mengeluarkan fatwa bahwa ide Khilafah Islamiyah yang didengung-dengungkan sebuah kelompok Islam tak mempunya rujukan teologis, baik dalam Al-Quran dan Hadits.

Sejumlah tokoh penting terlibat dibuku ini. Mereka adalah K.H. Abdurahman Wahid (Presiden RI ke-4 dan Ketua PBNU), Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif (mantan Ketua PP Muhammadiyah), K.H. A. Mustofa Bisri (budayawan dan tokoh NU), dan Abdul Munir Mulkhan (dosen UIN Yogyakarta dan tokoh Muhammadiyah).

Buku ini layak dan penting dibaca bagi siapa saja yang hendak mengetahui sepak terjang kelompok transnasional ini, terutama bagi mereka yang hendak mempertahankan idelogi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.